Dua tahun terakhir menyaksikan dinamika sosial, politik, dan pasar kelapa sawit yang luar biasa di Indonesia. Banyak perubahan telah terjadi di ruang kebijakan dan hukum terkait dengan tata kelola lahan, dan masih banyak lagi yang sedang berlangsung. Di satu sisi, dinamika ini membawa kesempatan-kesempatan baru (khususnya di reformasi lahan) dan mulai mengikis hal-hal yang menghambat pembaruan (misalnya kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah), sementara di sisi lain sebagian penghalang perubahan menjadi semakin kuat (misalnya tidak adanya dasar hukum bagi perusahaan untuk melindungi hutan di dalam perkebunan).

Studi ini menganalisis perubahan-perubahan terbaru dalam kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia untuk memahami dampaknya atas deforestasi dan menelurkan rekomendasi-rekomendasi untuk memperkuat dan memperbaiki kerangka ini. Perubahan yang dibahas termasuk yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan, hak masyarakat adat, distribusi wewenang pemerintahan, pengelolaan perkebunan, dan pengembangan bahan bakar nabati. Laporan ini menyoroti tindakan-tindakan di jangka pendek yang dapat dilakukan berbagai pelaku untuk memanfaatkan kesempatan yang ada serta isu-isu di mana upaya lobi perlu dilakukan dan dikoordinasikan untuk memperluas konstituen pendukung pembaruan tersebut.

Laporan ini merupakan inisiatif Rainforest Foundation Norway dan dimungkinkan melalui dukungan yang besar dari Ford Foundation.